Implementasi Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Aspek Digitalisasi Pelayanan Publik

Abstrak

Digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu langkah maju dalam menciptakan good governance yang baik dan merupakan langkah dalam mendorong pemerintahan yang inklusif, efektif, akuntabel dan transparan, khususnya di era modern saat ini. Pemerintah memandang serius digitalisasi pelayanan terhadap publik dengan membentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Peraturan ini diciptakan dengan pertimbangan mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, sistem pemerintahan berbasis elektronik dan sistem satu data Indonesia terpadu. Selain dengan pembentukan peraturan tersebut, pada tahun 2018 pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dimana SPBE merupakan upaya pemerintah menciptakan percepatan penyelenggaran pemerintahan berbasis teknologi informasi terbarukan (e-government). Menurut pandangan Mochtar Kusumaatmadja, hukum bukanlah hanya alat untuk memelihara ketertiban akan tetapi merupakan alat perubahan yang diperlukan menuju masyarakat yang terbuka, dinamis, maju dan modern. Dengan diterapkannya konsepsi hukum sebagai alat pembangunan, maka terwujudlah nilai-nilai masyarakat berdasarkan sikap (attitude) yang baik. Dalam konteks pelayanan terhadap publik, sudah seharusnya fokus utama pemerintah disamping teknologi dan infrastruktur adalah pembangunan terhadap kualitas sumber daya manusia dari lembaga pemerintah dan pembangunan tersebut harus sejalan dengan nilai-nilai baik dan cara berpikir yang modern.