Implementasi Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam Melestarikan Destinasi Pariwisata Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengawasan dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata berdasarkan Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan pada wisata kuliner kawasan Dermaga Bom, Kabupaten Lampung Selatan, dalam perspektif siyasah tanfidziyyah. Secara akademik, penelitian ini penting karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menekankan fungsi pengawasan dan evaluasi dengan praktik empiris di tingkat daerah. Gap kebijakan yang diuji terletak pada belum terformulasinya mekanisme operasional pengawasan dan evaluasi yang sistematis, terukur dan berkelanjutan sebagai turunan dari Pasal 11K. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Analisis dilakukan dengan menggunakan indikator siyasah tanfidziyyah yang meliputi: (1) pelaksanaan kebijakan (tanfidz al-ahkam), (2) efektivitas pengawasan (al-raqabah), (3) akuntabilitas pemerintahan dan (4) orientasi pada kemaslahatan publik (tahqiq almaṣlaḥah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan dan evaluasi belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kondisi ini berdampak pada penataan kawasan yang belum tertib, keterbatasan fasilitas, rendahnya jaminan keamanan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Secara hukum, temuan ini menunjukkan belum terpenuhinya amanat Pasal 11K Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, serta pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi berbasis partisipatif guna mewujudkan tata kelola pariwisata yang efektif, akuntabel dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.