Disonansi Hukum Penegakan Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia: Menuju Harmonisasi dengan Unclos 1982

Abstrak

Penelitian ini menganalisis harmonisasi kebijakan penegakan hukum illegal fishing di ZEE Indonesia yang dihadapkan pada ketegangan antara kepentingan nasional dan kewajiban UNCLOS 1982. Menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini menawarkan novelty pada analisis komparatif sistematis antara Pasal 73 UNCLOS dan kebijakan sanksi nasional. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun hukum nasional (UU No. 5/1983 dan UU No. 31/2004) secara umum mengadopsi prinsip UNCLOS, terdapat potensi konflik pada sanksi pidana penjara dan kebijakan penenggelaman kapal. Harmonisasi diperlukan melalui penguatan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta penerapan proporsionalitas dan due process.