Pertimbangan Hakim terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Dokter Studi Putusan Nomor 814/Pid.B/2020/PN SRG

Abstrak

Pemalsuan surat keterangan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu tindak pidana yang menimbulkan dampak terhadap upaya pengendalian penyebaran penyakit. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 268 KUHP, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, serta Pasal 93 jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dalam Putusan Nomor 814/Pid.B/2021/PN SRG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan surat keterangan dokter berdasarkan Pasal 268 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.