Selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia! 17 Agustus 2024. 79 Tahun lalu, Founding Fathers menyatakan kemerdekaan Indonesia dari cengkraman penjajah. Untuk merayakan hari bersejarah tersebut, Jurnal Hukum Lex Generalis menerbitkan edisi dengan tema "Hukum Pemerintahan" yang mencakup Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Terima kasih kepada para pencetus ide, Mitra Bestari (Asrul Ibrahim Nur), partner distribusi (Official Partner maupun Individual Partner yang berasal dari banyak perguruan tinggi se-Indonesia), Klinik Hukum Rewang Rencang selaku pelindung, serta semua pihak dan tak lupa kepada Tuhan YME. Merdeka atau mati!
DOI: https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8
Diterbitkan: 2024-08-17
Articles
Rekonseptualisasi Manajemen Perencanaan Program Legislasi Nasional Guna Mewujudkan Pembangunan Hukum Berkelanjutan
Ihsanul Maarif
Pages:
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENGGUNAAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT BAGI PELANGGAR LALU LINTAS OLEH LEMBAGA KEPOLISIAN
Rizky Wardana, Iqbal Arysepta Imam Mahbi, Nabila Annisa Fuzain
Pages:
Implikasi Ketiadaan Sanksi terhadap Ketentuan Keterwakilan 30% Perempuan dalam Daftar Calon Legislatif di Indonesia
Ach. Muzayyin
Pages:
ANALISIS YURIDIS MENGENAI BATAS MINIMUM & MAKSIMUM USIA CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017
Ersa Nabila, Metta suryani , Rodiatun Adawiyah
Pages:
POSISI BAWASLU SEBAGAI PIHAK KETIGA DALAM SENGKETA PEMILU
Hariadi, Ahmad Rustan, Irwansyah
Pages:
Quo vadis transformasi digital: tantangan optimalisasi peradilan elektronik (e-court) dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara
fiska bella
Pages:
Perbandingan Sistem Pemerintahan Presidensial Antara Indonesia dan Filipina
Raesitha Zildjianda; Dian herlambang, Embri
Pages:
Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi di PTUN Jakarta atas Pemulihan Jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Karensia Payoh, Arman Tjoneng
Pages:
Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Firdaus Arifin
Pages:
Pengenaan Denda Pajak atas Penerbitan Faktur Pajak Digunggung (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009994.99/2024/PP/M.VIB Tahun 2025)
maralus samosir; Eduward Tony Sitorus
Pages:
Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Inodnesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024)
Thalia Christine
Pages:
URGENSI KONSEP A PRIORI CONSTITUTIONAL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG - UNDANG DI INDONESIA (PERBANDINGAN NEGARA PERANCIS DAN CHILI)
1. Pengertian Konsep a Priori Constitutional Review
Vijae Yehezkiel Simanjuntak
Pages:
DESENTRALISASI ASIMETRIK DARI PENGATURAN KEPEGAWAIAN
Desentralisasi Asimetris Dalam Pengaturan Kepegawaian Terkait Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Birokrasi Pemerintah Pusat Dan Daerah dan 2. Perbedaan Dalam Kebijakan Rekruitmen Dan Seleksi Pegawai Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Terhadap Kompetensi Dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.
mela sari
Pages:
The PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG KONSISTEN DAN TERENCANA
Ester Nathania Davita Sitanggang, Agustin, Dave , Jessica
Pages:
PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS YANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1300/Pdt.G/2023/PA.Pt)
PENYELESAIAN SENGKETA JUAL BELI TANAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS YANG LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 1300/Pdt.G/2023/PA.Pt)
Salsabila Biuti Oktamiarsa Ni'mah
Pages: